Liputan BMI--Isu di cabutnya moratorium Arab Saudi kembali mencuat setelah harian berita berbahasa Arab Al-Eqtishadiyah yang terbit sabtu (6/9), memberitakan bahwa kesepakatan antara Jakarta dan Riyadh sudah final dengan menyepakati gajih Pekerja Rumah Tangga ( PRT ) sebesar 1500 Riyal. Perundingan yang dilangsungkan di Jakarta kamis (4/9) akan dilanjutkan pada tanggal 23 sepetember mendatang di Kadin Arab Saudi antara Asosiasi Jasa Rekrutmen Nasional Arab Saudi ( SANARCOM ) dan Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( APJATI ).
Masih menurut Abdul Hadi, BMI-SA pernah mengajukan tiga syarat kepada MENAKERTRANS sebelum moratorium di cabut,"kesatu pemerintah harus melakukan penyisiran disetiap Tarhil ( penjara ) dan membantu membebaskan WNI/TKI yang terjerat kasus, kedua pemerintah harus mengoptimalkan pemulangan TKI Overstayer yang ada di Tarhil Someshy secara bertahap dan yang ketiga pemerintah harus mendata seluruh TKI yang masuk sesudah tahun 2008, karna banyak laporan dilapangan yang terjadi, TKI yang sudah habis kontrak tidak di ijinkan pulang oleh majikanya. " ujar Abdul Hadi kepada Liputan BMI.
Kabar ini pun mendapat respon dan reaksi keras dari berbagai kalangan di Arab Saudi, Abdul Hadi Akram S.ag selaku Sekjend Aktivis Buruh Migran Indonesia Saudi Arabia ( BMI-SA ) dengan tegas menolak pencabutan moratorium Arab Saudi, menurut Abdul Hadi pemerintah tidak bisa begitu saja mencabut moratorium sebelum penanganan kasus dan perlindungan TKI benar-benar diterapkan dengan baik.
Masih menurut Abdul Hadi, BMI-SA pernah mengajukan tiga syarat kepada MENAKERTRANS sebelum moratorium di cabut,"kesatu pemerintah harus melakukan penyisiran disetiap Tarhil ( penjara ) dan membantu membebaskan WNI/TKI yang terjerat kasus, kedua pemerintah harus mengoptimalkan pemulangan TKI Overstayer yang ada di Tarhil Someshy secara bertahap dan yang ketiga pemerintah harus mendata seluruh TKI yang masuk sesudah tahun 2008, karna banyak laporan dilapangan yang terjadi, TKI yang sudah habis kontrak tidak di ijinkan pulang oleh majikanya. " ujar Abdul Hadi kepada Liputan BMI.
"Pemerintah kita masih lemah membela TKI yang teraniaya, seperti contoh kasus Kokom yang mendapat pelanggaran HAM berat di Makkah pada januari lalu, KJRI hanya memproses pembayaran gajihnya saja tanpa melakukan proses penganiayan berat yang diterima Kokom, meski Kokom berstatus TKI ilegal, namun disini masalahnya ketidakmampuan pemerintah melakukan perlindungan kepada warganya yang berada diluar negeri, " ungkap Abdul Hadi.
Hal senada juga diungkapkan Ari Kusuma salah satu tokoh pemuda di Jeddah, menurutnya, pencabutan moratorium harus di tolak, karna masih banyaknya TKI di Arab Saudi yang bergelut dengan berbagai masalah, "harapan saya kepada instansi terkait agar lebih memperhatikan TKI yang masih di Tarhil Someshy dan memperjelas status WNI/TKI sisa amnesty, " sambungnya.
"Pemerintah jangan hanya memikirkan masalah income negara saja, jika kebijakan hukum dan perlindungan bagi TKI masih sangat lemah dimata pemerintah Arab Saudi, pungkas Ari Kusuma.
Redaksi : Iyad Wirayuda
+ comments + 1 comments
Assalamualaikum.wr.wb. perkenalkan nama saya katiman dari surabaya kerja tki di malaysia, saat menulis ini saya teringat memory masa lalu..saya sangat tergugah hati melihat coretan hati yang bapak tulis. saya jadi teringat tentang masa-masa sulit dulu,karena iktiar dan usaha , seolah2 menjadi dendam bukan lagi motivasi, cuma satu tujuan saya pada saat bagaiman caranya untuk bangkit..singkat kata berbagai macam iktiar dan cara yang saya lalui, mengingat pada saat itu hutang saya 1,2m yang tidak sedikit, belum lagi bunga renternir yang bertambah. karena usaha, kesungguhan hati, akhirnya menemukan jalan /solusi . saya percaya ALLAH ITU TIDAK DIAM MAHA PENYAYANG , cobaan itu bukan lah ujian tapi hadiah yang tersilmut untuk kebahagiaan yang sebenar2nya. Bila butuh angka togel ghaib yg sudah kami buktikan hubungi MBAH WITJAKSONO DI 0852_2223_1459. ingat kesempat tidak akan datang untuk yang kedua kalinga
KLIK=> BOCORAN TOGEL 2D 3D 4D 6D