Timwas: Masalah TKI, KPK Jangan Hanya Sidak di Bandara Saja

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh (sumber: Antara)

Liputan BMI - Sidak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Terminal II Bandara Soekarno Hatta yang menangkap oknum BNP2TKI beberapa waktu lalu, perlu diapresiasi. Wakil Ketua Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Poempida Hidayatulloh mengatakan, satu elemen yang menjadi masalah utama dari masalah TKI adalah basis penegakan hukum yang lemah.

"Ibarat pucuk dicinta ulam tiba, langkah yang diambil KPK ini seperti gayung bersambut dengan harapan dan rekomendasi Timwas," ujar Poempida di Jakarta, Sabtu (26/7).

Beberapa waktu silam, Timwas TKI telah merilis daftar hitam Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), namun belum sepenuhnya ada tindakan hukum yang tegas pada para pelaku bisnis bidang TKI ini. "Walaupun sebagian pelanggaran yang dilakukan sudah jelas terindikasi pidana," kata dia.

Menurut Poempida, jika KPK saat ini fokus pada basis pemerasan/suap yang ada di bandara, sebenarnya sebagian lingkup kecil saja. "Seyogianya KPK melakukan pemantauan dan operasi di lingkup lainnya, seperti pembuatan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN), proses rekrutmen di Ciracas, titik pemulangan TKI yang baru kembali ke daerah, dan tentu semua basis birokrasi yang terkait dengan penyelenggaraan TKI," ujarnya.

Poempida mengatakan, dalam konteks penegakan hukum yang dibutuhkan dalam masalah TKI ini tidak hanya pada basis pidana khusus korupsi saja. Tetapi juga harus merambah pada aspek kekerasan, intimidasi, penipuan, dan bahkan pada isu perdagangan manusia. "Sayangnya, Timwas TKI DPR RI hanya bisa mengawasi saja. Gemas rasanya, karena kami sudah paham sebetulnya titik rawan pada masalah penegakan hukum ini. Namun, dalam hal penegakkannya bukan merupakan wilayah kewenangan DPR RI," kata Poempida.
-
-
(Beritasatu)